Pendapat SBY Soal 'Monarki' Yogyakarta Keliru

Kritikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait statemen 'Monarki' Yogyakarta terus mengalir. Kali ini kritikan datang dari mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi.

"Pendapat SBY bahwa kesultanan Yogyakarta adalah monarki memang keliru. Bukan hanya faktor historis dan jasa kesultanan Yogyakarta kepada RI tapi fakta yang ada bahwa sultan memerintah DIY bersama DPRD yang dipilih langsung rakyat dan bersama-sama bertanggungjawab ke pemerintahan pusat. dimana monarkinya?" kata Hasyim kepada detikcom, Rabu (1/12/2010) malam.

Hasyim mengatakan, SBY sebaiknya tidak mengutak-atik Sultan lewat peraturan perundang-undangan. Meski pemerintah memiliki hak untuk mengajukan peraturan perundang-undangan.

"Karena dampaknya akan memukul balik SBY melalui gelombang emosional warga Yogyakarta kalau sampai referendum berjalan terus, akan berdampak luas terhadap keselamatan republik," ungkap pengasuh pondook pesantren Al Hikam Malang ini.

Hasyim melihat kasus ini sebagai momen SBY mengerjai Sultan sebagai lawan politiknya. Strategi mengerjai pesaing dan tokoh yang berbeda pendapat dengan kooptasi devide et impera serta isolasi.

"Harus diganti dengan persaingan sehat demokratis berdasarkan strategi 'fastabiqul khoirot' (berlomba-lomba memberikan kepada rakyat) karena manakala tokoh-tokoh nasional dikerjai satu persatu melalui kooptasi devide et impera serta isolasi dalam putaran pertama bisa saja berhasil namun pada putaran selanjutnya akan berbalik menjadi common attack alias serangan bersama-sama," jelasnya.

SBY menyampaikan pandangannya soal RUU Keistimewaan DIY saat menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden pada 26 November. Agendanya, mendengarkan pemaparan dari Mendagri Gamawan Fauzi tentang perkembangan empat RUU yang akan segera dirampungkan oleh pemerintah, di antaranya RUU Keistimewaan DIY yang telah lama terbengkalai.

"Tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi," kata SBY saat itu.

http://www.detiknews.com/read/2010/12/02/034826/1507178/10/hasyim-muzadi-nilai-pendapat-sby-soal-monarki-yogyakarta-keliru?9911032